PENCERAHAN DI BALIK PENJARA (BAGIAN I)

Oleh;
Adi Sujatno, Bc.IP., SH., MH *
“Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa dia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia” (Dr. Sahardjo, SH).
Selagi ada kejahatan dimuka bumi, dan selama syaitan belum terbelenggu, selama itu pula penjara masih diperlukan. Adanya penjara karena adanya sistem pidana hilang kemerdekaan. Sebelum ada pidana hilang kemerdekaan, belum ada penjara. Siapa yang memasukkan orang kedalam penjara? Mengapa orang dimasukkan didalam penjara?
Menurut Wahyu Yahya 2:10, “Syaitanlah yang memasukkan manusia kedalam penjara”. Karena manusia berbuat kejahatan, kesalahan dan berbuat dosa. Oleh karena itu adalah mimpi bila berpikir suatu negara atau dunia tanpa kejahatan, karena pada dasarnya manusia hidup tiada tanpa kesalahan dan dosa, meskipun Jesus Kristus disalib adalah untuk menebus dosa semua manusia.
Dalam Al Qur’an surat Yusuf 12, kita bisa mengetahui bahwa dalam negara Fir’aun penjara bertebaran dimana-mana sebagai alat pidana. Demikian pula dizaman Isa Almasih penjara-penjara di Palestina juga sangat ditakuti.
Hal ini tidak jauh berbeda sifat angker dan tertutupnya penjara-penjara di Indonesia saat itu, antara lain: penjara Wirogunan, penjara-penjara di P. Nusakambangan, penjara Pekalongan, Semarang, Madiun, Pamekasan, Kalisosok, Sukamiskin dan penjara Cipinang.
Timbul pertanyaan dihati masyarakat Indonesia, yaitu: “Masih adakah penjara di Indonesia?” jawabannya penjara sudah tidak ada dinegara Indonesia, karena di negara Indonesia yang merdeka dan berfalsafahkan Pancasila, sudah tidak memberikan hak hidup kepada penjara dan sistem kepenjaraan. Penjara sudah berubah menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”. Prinsip-prinsip tata perlakuan terhadap para pelanggar hukum, terpidana dan narapidana sudah berubah dari prinsip-prinsip kepenjaraan menjadi prinsip-prinsip pemasyarakatan, yang sudah dituangkan pula kedalam suatu sistem yang disebut dengan “Sistem Pemasyarakatan” sejak 27 April 1964.
Setiap kita berada pada bulan April, setidaknya ada 4 (empat) hal yang perlu diingat dan dicatat (direnungkan) bagi kita sebagai warga bangsa, antara lain :
1. Pada setiap tanggal 9 April, kita mengingat dan mengenang serta memperingati Hari Angkatan Udara Indonesia (AURI), suatu hari Kebangkitan Angkatan Udara Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pada setiap tanggal 21 April, kita mengingat dan mengenang serta memperingati Hari Kartini, suatu hari kebangkitan kaum perempuan Indonesia yang diperjuangkan Ibu R Kartini, untuk persamaan hak memperoleh pendidikan dan harkat kaum wanita dalam segala kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
3. Pada setiap tanggal 27 April, kita mengingat dan mengenang serta memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan, suatu hari kelahiran SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA, SIPASINDO (Correctional System of Indonesia), suatu sistem pembinaan narapidana yang berasaskan falsafah Pancasila, falsafah hidupnya bangsa Indonesia.
4. Bagi semua kita yang dilahirkan pada bulan April, pasti mengenang dan merenungkan kembali keberadaan kita, kemanfaatan hidup, kehidupan dan penghidupan kita di dunia ini, baik bagi sesama, keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Terlebih kelahiran kita di dunia ini, dalam keadaan suci, bersih, fitrah sebagaimana sehelai kertas putih yang bersih (teori tabularasa), yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan sosial masyarakat, lingkungan alam sekitar serta lingkungan pendidikan yang kita peroleh dan pembawaan, bakat, karakter dan yang lebih utama adalah valensi (potensi) yang kita miliki masing-masing baik sebagai mahluk individu, maupun mahluk sosial (monodualistis). Bahkan kalau kita mensiitir pendapat dari seorang pakar managemen dunia, DALE CARNEGIE, dalam bukunya “Leaderships in You”, dikatakan bahwa “ada kepemimpinan di dalam setiap diri kita” yang hal ini mendasarkan kepada kitab suci dan alkitab bahwa : “manusia diciptakan Tuhan untuk memimpin alam semesta ini”. Oleh karena setiap kita adalah pemimpin, pada saatnya nanti, kita akan mempertanggungjawabkan dari hasil kepemimpinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain”Manusia adalah khalifatullah Tuhan di dunia”. Oleh karena itu, dengan berlandaskan kepada falsafah IBDA BINAFSIK, diharapkan setiap kita harus mampu memimpin diri kita terlebih dahulu, sebelum memimpin orang lain, ajaklah diri kita terlebih dahulu sebelum mengajak orang lain. Hal ini lebih dipertegas kembali oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X , yang menyatakan bahwa “setiap kita sesungguhnya memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin “ dan kekuatan terdahsyat dari seorang pemimpin adalah keteladanan dan sifat shiddignya. Dengan demikian, marilah kita berniat dan bersemangat untuk memahami, menghayati serta melaksanakan 4 ajaran nabi dan para Rosul (Suri Tauladan Kepemimpinan Nabi Muhammad, SAW), yaitu :
o SIDDIG, atinya : jujur, benar, berintegritas tinggi, dan terjaga dari kesalahan.
o FATHONAH, artinya : cerdas, cerdas intelektualnya, emosionalnya, spiritualnya dan profesional.
o AMANAH, artinya : dapat dipercaya, memiliki legitimasi dan akuntabel.
o TABLIQ, artinya : senantiasa, menyampaikan risalah kebenaran, tidak pernah menyembunyikan apa yang wajib disampaikkan, komunikatif.
Sebagaimana ajaran “HO NO, CO RO KO” mengatakan :
1. HO NO
artinya ono yaitu ada.
Ho bermakna hidup,
No bermakna nglegeno/wudho, yang berarti ada kehidupan yang masih suci ; berarti kehidupan yang masih suci bersih ; belum ternoda oleh kesalahan dan dosa ; fitrah; sejak kelahirannya manusia dalam kesucian/fitrah;
2. CO RO KO
artinya bekal manusia hidup di dunia ;
Co Bermakna cipto, (cipta),
Ro bermakna roso (rasa),
Ko bermakna karso (kehendak), yang berarti bahwa dalam kehidupan manusia, senantiasa sangat dipengaruhi oleh daya cipta, daya rasadan daya karsa/kehendak/keinginan/keinginan untuk mewujudkan kehidupan yang bermakna dan penuh kemuliaan (R.A. Koesnoen, Politik Pendjara Nasional).
3. DO TO SO WO LO
artinya akal yang tidak cacat ; gambaran hidup manusia yang baru lahir.
4. PO DHO JO YO NYO
artinya sama saktinya, sama digdayanya, sama kekuatannya
5. MO GO BO THO NGO artinya
Mo bermakna sebagai sukmo (sukma),
GO bermakna sebagai rogo (raga)
BO+THO bermakna sebagai bathang (bangkai),
NGO bermakna sebagai lungo (pergi),
yang berarti berpisahnya sukma dari raga, raga menjadi bangkai, sukma pergi menghadap kepada TYME untuk mempertanggungjawabkan hasil kepemimpinannya / pekerjaannya. Sehingga arti bebasnya bermakna bahwa : ada utusan (duta) yang membawa surat ; sama-sama saktinya atau kuatnya ; keduanya saling berperang atau berkelahi ; karena sama-sama kuatnya ; keduanya meninggal dunia ; yang raga menjadi bangkai, yang sukma pergi menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Itulah selintas gambaran perjalanan hidup manusia, sejak kelahirannya sampai menghadap kembali kepada yang Maha mencipta, salah satu makna memperingati suatu kelahiran.
Kembali kepada judul tulisan “Pencerahan Di Balik Penjara”, penulis mengajak kita semua (3 unsur keberhasilan SIPASINDO), yakni unsur narapidana, unsur petugas dan unsur masyarakat, lebih khusus kepada seluruh petugas pemasyarakatan (GASPAS) Indonesia, untuk barang 30 menit sebagaimana lagu “Dimatamu Ada Pelangi.“ untuk merenung, mawas diri dan introspeksi diri, retrospeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan SIPASINDO, baik dari segi keberhasilan dan dari segi belum berhasilnya dalam mencapai tujuan, sasaran yang hendak dicapai.
Ada lima hal penting yang sangat mendasar dari Amanat Presiden RI tertanggal 27 April 1964, (Piagam Lahirnya SIPASINDO):
1. Apa yang dulu dinamakan sistem kepenjaraan telah di-retool dan di-reshape menjadi sistem pemasyarakatan selaras dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Maka dari kata-kata di-retool dan di-reshape yang berarti : membentuk, membuat baru, mengganti, memperbaharui, mereorganisir, menyusun atau merubah tata susunan kembali (revitalisasi dan reformasi).
2. Sistem Pemasyarakatan diresapi oleh ide pengayoman yang bertujuan membimbing dan mendidik napi agar menjadi peserta aktif dan produktif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Untuk itu dilaksanakan program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian, untuk mempersiapkan para narapidana menjelang pembebasan, sebagai bekal hidup kembali ke masyarakat sebagai ajang hidupnya.
3. Tiap manusia adalah mahluk Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu hidup bermasyarakat, yang oleh karena itu tidak boleh diasingkan dari masyarakat, yang harus diintegrasikan dalam masyarakat serta diikutsertakan dalam pembangunan nasional guna menimbulkan rasa turut bertanggungjawab kepada bangsa dan negara.
4. Khusus kepada para Petugas Pemasyarakatan (Gaspas) dalam rangka Character Building dan Nation Building, hendaknya melakukan tugasnya dengan ikhlas dan penuh keinsyafan tentang makna ide dasar Sistem Pemasyarakatan. Didalam operasionalnya, tiada lain terwujud dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan dengan harapan seluruh komponen, unsur pelaksana senantiasa bekerja dengan tiga landasan dimensi etos kerja yakni : kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dengan mendasarkan kepada tiga sikap yaitu ; sikap positif, sikap produktif dan sikap kontributif. Dari tiga sikap dan tiga landasan inilah sebagai pengingat, penjaga dan pembimbing petugas pemasyarakatan untuk menuju agar hidup lebih bermakna dan mewujudkan kemuliaan hidup manusia.
5. Adalah restu Presiden kepada seluruh peserta Konferensi Kerja, agar memperoleh hasil yang berguna bagi nusa dan bangsa.
Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke 42, seyogianya, kita semua, mampu melakukan evaluasi diri, mawas diri, instropeksi, retrospeksi secara arif dan penuh kesadaran dengan menggunakan landasan/parameter antara lain :
1. Amanat Presiden RI tanggal 27 April 1964, tersebut diatas.
2. Permasalahan mendasar tentang pelaksanaan SIPAS :
• Peraturan Perundang-Undangan,
• Kualitas dan Kuantitas SDM (leadership & managerialship),
• Sarana dan Prasarana,
• Anggaran / Keuangan.
Sepuluh (10) Prinsip Pemasyarakatan :
1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.
Parameter / Indikator keberhasilan, yaitu :
1. Isi Lapas lebih rendah daripada kapasitas
2. Menurunnya secara bertahap dari tahun ketahun angka pelarian dan gangguan kamtib.
3. Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses assimilasi dan integrasi.
4. semakin menurunnya dari tahun – ketahun angka residivis
5. Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis / golongan narapidana
6. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70 : 30
7. Persentase kematian dan sakit sama dengan prosentase di masyarakat
8. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia pada umumnya.
9. Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara , dan
10. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lapas dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lapas.
Menuju Sistem Pemasyarakatan Yang Beradab
Ada beberapa instrumen utama yang biasa dijadikan pedoman kuat untuk menghukum pihak terpidana yang diduga terlibat pada berbagai kasus yang telah diputuskan bersalah, salah satunya adalah pidana penjara. Masalah pemidanaan terutama pidana penjara ini telah berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dari abad ke abad dan keberadaannya telah banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila diamati dari sudut perkembangan masyarakat manusia, pertanyaan dan perdebatan mengenai masalah ini adalah hal yang wajar, karena manusia selalu berupaya memperbaiki suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan cara belajar pada pengalaman masa lampau dan membandingkan serta mencermatinya dengan pengamatan dan pertanyaan kritis.
Variasi pertanyaan atau perdebatan para ahli mengenai pidana penjara dan pelaksanaannya bukan saja pada pertanyaan “ Apa “ , “ Mengapa “, dan “ Bagaimana seharusnya”, akan tetapi juga pertanyaan tentang “ Apa hakekat “ nya. Inilah inti dan persoalan pidana penjara dan pelaksanaannya. Dari dulu pertanyaan tersebut selalu ingin dijawab dan diaktualkan agar manusia dapat menemukan cara dan metode yang lebih baik dalam pelaksanaan pidana penjara.
Sejauh ini pertanyaan-pertanyaan di atas dijawab oleh para pakar dan ketentuan-ketentuannya dirumuskan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Common Law System. Padahal Rene David menyebut bahwa ada sistem hukum pidana lainnya di dunia, yaitu hukum pidana dari negara-negara Asia Timur dan hukum pidana adat serta hukum yang bersumber dari agama. Matthew Lippman, Sean Me Coville dan Mardechai Yerusnalmi berpendapat bahwa Common Law, Civil Law dan Islamic Law merupakan tradisi hukum yang utama pada saat ini mencakup kegiatan-kegiatan hukum dan filosafi dari mayoritas bangsa-bangsa di dunia.
Dr. Murad Hoffman seorang Muslim Jerman dalam bukunya Islam the Alternative menulis bahwa para pakar hukum semestinya tidak mendapat kesulitan untuk setuju pada tiga legal sistem yang paling penting, Roman Law, Anglo Saxon dan Islamic Law
Dalam sistem hukum Islam, pidana penjara (kurungan) termasuk dalam kelompok pidana ta’zir. Artinya pidana yang merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya. Karena putusan perkaranya harus diselesaikan oleh Pengadilan yang dipimpin oleh seorang hakim.
Dalam sejarah perkembangan Hukum Islam, jenis pidana penjara telah dipraktekkan sejak masa Nabi Muhammad Saw. para Sahabat dan generasi penerusnya. Sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam yang intinya untuk memelihara agama (hifz al-din), memelihara akal (hifz al-aql) memelihara jiwa (hifz al-ruh) dan memelihara harta (hifz al-mal) dan memelihara keturunan agar pelaku tindak pidana mendapat pelajaran, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan kembali menjadi manusia yang baik. Konsep ini sejalan dengan konsep taubat. Menurut ajaran Islam, taubat merupakan satu-satunya cara bagi manusia untuk membersihkan diri dari berbagai bentuk kesalahan dan dosa dan melepaskannya dari kecemasan yang mengguncangkan jiwa.
Taubat dalam pandangan Islam harus dilakukan segera dan diiringi dengan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Kesungguhan dalam bertaubat harus dibuktikan dalam bentuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Taubat dalam pandangan Islam artinya ruju’ (kembali) pada perbuatan-perbuatan yang baik serta diridhai oleh Allah Swt. Dengan demikian, taubat berarti kembali kepada fitrah kemanusiaan, kesucian dan dengan melaksanakan atau mematuhi dan menaati perintah Allah serta meninggalkan seluruh perbuatan yang dapat menodai fitrah kemanusiaan. Essensi taubah dalam konsep hukum Islam yang terkait dengan pemidanaan penjara, sejalan dengan konsep pemidanaan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.
Di dalam pasal 2 Undang Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”
Dalam praktek pelaksanaan pemidanaan penjara di masa Rasulullah ditemukan prinsip hak-hak narapidana. Hak-hak narapidana untuk melakukan ibadah, mendapat perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak serta menerima kunjungan keluarga. Hal ini sesungguhnya bisa menjadi suatu panduan dasar bagi perundangan-undangan di berbagai Lembaga Pemasyarakatan yang harus diperhatikan serta dipatuhi oleh semua pihak yang berkaitan langsung dalam mengendalikan para narapidana di semua tingkatan.
Pada pasal 14 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapatkan buku bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas dan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan Hukuman Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam
Islam mengajarkan bahwa pelaksanaan hukuman terhadap narapidana tersebut juga memiliki tujuan untuk memelihara setiap individu, memelihara agamanya, dirinya, hartanya, dan keturunannya. Para ahli hukum Islam telah menjelaskan tentang pensyariatan penjara dan mayoritas mereka berpendapat tentang perlunya aspek pembinaan bagi narapidana yang sedang menjalankan hukumannya.
Untuk mencegah terjadinya fitnah, para ahli hukum Islam bersepakat bahwa tempat pemidanaan penjara wanita dan pria harus dipisah. Selain tujuan di atas pemisahan ini menurut para ahli hukum Islam terdapat hal-hal khusus dalam pembinaan wanita sehubungan dengan karakteristik fisik dan jiwa (fitrah)nya. Pendapat para ahli hukum Islam tersebut didasarkan pada praktek di masa Nabi Muhammad Saw. yang memisahkan penahanan wanita pada satu ruang (bilik) di samping pintu masjid, terpisah jauh dari ruang (bilik) tahanan pria. Tidak saja pemisahan dari tahanan pria, tahanan wanita bahkan mendapat pengawasan khusus di masa Nabi.
Dalam masa dan tempat penahanan wanita tersebut tahanan wanita mendapat hak-haknya seperti tahanan pria seperti melaksanakan ibadah, mendapat pendidikan dan pengajaran. Sebagai lembaga yang bertujuan mengembalikan (ruju’) atau taubat seseorang sehingga menjadi manusia yang utuh kembali dan berguna bagi masyarakat, faktor pendidikan dan pengajaran dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan) sangat penting. Dalam pandangan Islam narapidana adalah sosok yang memerlukan bimbingan. Salah satu sebab seseorang melakukan tindak pidana adalah kelalaian dan ketidaktahuannya pengetahuan, dan pemahaman keagamaan akan meluruskan jalan fikiran dan menjauhkan dari kelalaian dan ketidaktahuan tersebut.
Selaras dengan prinsip pelaksanaan hukum dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga martabat narapidana yang berlandaskan pada hukum yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad serta para sahabatnya, maka pihak pembina pada suatu Lembaga Pemasyrakatan bertanggungjawab untuk memberi penjelasan tentang konsep hukum Islam dan memperluaskan pengetahuan mereka dengan cara memberi keterangan tentang tata cara melayani tahanan menurut prinsip Islam.
Orientasi Pembinaan Narapidana
Narapidana sebagai anggota masyarakat yang oleh karena tindak pidana yang dilakukannya berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga tidak terlepas dari hakekatnya sebagai manusia yang harus bekerja untuk memenuhi tuntutan hidup, kehidupan dan penghidupan, sehingga pekerjaan memiliki nilai yang sangat strategis dan penting dalam pembinaan narapidana. Kiran Bedi dalam bukunya It’s always Possible mengemukakan bahwa:
“Manusia-manusia yang terkungkung di dalam dinding penjara itu sebenarnya memiliki seluruh waktu, tenaga, dan keterampilan yang merupakan dasar dari setiap masyarakat yang mempunyai motivasi. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi serta mengenal bakat-bakat mereka dengan pengarahan dan bimbingan.”
Sejalan dengan pemahaman tersebut, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan, bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Hal ini berarti bahwa pembinaan terhadap narapidana juga harus bermanfaat, baik selama yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah selesai menjalani pidana, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan kontribusinya sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa.
Dari Sangkar ke Sanggar
Ternyata Penjara masih ada di Indonesia, meskipun sudah berupa bekas gedung, bangunan, fasilitas, sarana dan prasarana; sikap perilaku petugasnya; sebagian ketentuan-ketentuannya; bahkan sistem pidananya.
Dapat digambarkan bahwa, penjara itu sebagai sebuah sangkar besi yang tentu saja dikelilingi oleh teralis-teralis besi, jeruji-jeruji besi yang kokoh dan kuat serta mempunyai ciri-ciri retributif, opresif dan punitif. Beda halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dapat diumpamakan sebagai sebuah sanggar yaitu sebagai rumah atau ruangan yang diatur baik-baik untuk mengerjakan sesuatu (Poerwadarminta 1976 ; 867), sebagai contoh : sanggar seni, sanggar karya, sanggar pramuka ; oleh karena itu didalam sebuah sanggar mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat rehabilitatif, korektif dan edukatif serta integratif.
Dengan dilaksanakannya pidana penjara berdasarkan sistem pemasyarakatan, maka posisi sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, disamping mengembalikan narapidana kedalam masyarakat (reintegrasai sehat) mengandung pula pengertian yang lebih luas yaitu juga berfungsi pencegahan terhadap kejahatan. Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan (Sahardjo 1963 ; 21). Sistem Pemasyarakatan mengharuskan dirubahnya penjara menjadi lembaga pemasyarakatan (Lapas). Dirubahnya sangkar menjadi sanggar, karena hanya didalam sanggar pengayoman, pembinaan terpidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dan proses – proses pemasyarakatan dapat terwujud.
“Mereka bukan penjahat, hanya tersesat belum terlambat untuk bertaubat” (penulis)
Dhirgahayu Sistem Pemasyarakatan Indonesia!!!

Biodata Penulis
1. ADI SUJATNO, di lahirkan di Jombang, 9 April 1944, dari seorang ibu asal Trenggalek, dikaruniai 4 orang orang putra dan 1 orang putri dan kakek dari para cucu, mbak Jauza, Kak Naura, Kak Musa Reza dan Adik Amal dari seorang istri bernama DARYATUN yang seorang guru SMKK, dan asli putri Kebumen Jawa Tengah.
2. Setamat dari SR tahun 1957 di Trenggalek, Jombang, kemudian melanjutkan sekolah ke SGB dan SGA Negeri tamat tahun 1963. Sambil menjadi guru di SD Negeri Tangerang, sore harinya sekolah lagi di SMA lulus tahun 1965. Selanjutnya mengikuti pendidikan pada Akademi IImu Pemasyarakatan (AKIP) Departemen Kehakiman angkatan II lulus tahun 1969 dan menamatkan pendidikan Sarjana Hukum tahun 1981 pada Universitas Darul Ulum Jombang, dan Pasca Sarjana Magistes Hukum di Universitas Muhamadiyah Jakarta.
3. Pengalaman sebagai Guru dilanjutkan pada SMP dan SMA Ksatria Jakarta dan sebagai Dosen pada Fakultas Hukum dan Fakultas Sospol Universitas Soerjo Ngawi, dari tahun 1981-1986 sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas yang sama.
4. Pengalaman pendidikan dan latihan pegawai diawali dari kursus Pramuka tahun 1978, Diklat RUPBASAN 1983, AAK tahun 1984, RUTAN tahun 1985, SEPADYA angkatan III tahun 1985, SESPANAS tahun 1992, LEMHANNAS KRA 30 tahun 1997, dan MANGGALA angkatan XXX tahun 1997. Dilengkapi dengan training selama 3 bulan tentang “Crime Prevention and Treatment of Offenders” di UNAFEI, Fuchu, Tokyo, Japan tahun 1992 dan Training tentang “Management and Administration of Prison” di Singapore selama 1 bulan dan Study Banding ke Phillipina, Australia, Malaysia dan Monterey San Fransisco USA.
5. Pengalaman penugasan dimulai pertama kali sebagai seorang Kapala Bidang Kamtib Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pamekasan Madura 1969-1973. Perlahan tapi pasti, karirnya ditapaki. Tahun 1973-1979 dipromosikan menjadi Kepala Lapas Trenggalek. Berlanjut tahun 1979-1986 dipindahkan menjadi Kepala Lapas Ngawi. Tahun 1986-1988 ia dimutasi ke luar Jawa, sebagai Kepala Lapas Mataram. Pada tahun 1988-1992, ditugaskan menjadi Direktur Akademi IImu Pemasyarakatan (AKIP) Jakarta. Setelah itu, ia kembali lagi ke lingkungan Lapas tahun 1992-1995 sebagai Kepala Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung. Pada tahun 1995-1999 ia diangkat menjadi Kepala Pusdiklat Pegawai Departemen Kehakiman. Tahun 1999 semasa Prof. Dr. Muladi, SH. sebagai Menteri Hukum dan Perundang-¬Undangan, dirinya diangkat menjadi Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan Jawa Tengah. 9 bulan kemudian saat Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., menjadi Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, ia ditarik ke pusat, menjadi Direktur Jendral Pemasyarakatan sampai dengan tahun 2004. Dan jabatan sekarang adalah sebagai Widyaiswara Utama LEMHANNAS RI dan Departemen Hukum & HAM serta menduduki Wakil Sekretaris Jenderal DPN KORPRI 2004-2009.
6. Dan masih aktif dan tercatat sebagai Ketua Pokja Kepemimpinan Nasional pada LEMHANNAS sejak 2003 – sekarang serta sampai hari ini dirinya tetap masih menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi antara lain : AKIP, Akademi Imigrasi dan STIP “Abdi Negara” milik Yayasan KORPRI.
7. Hobby membaca dan olahraga: Sepak bola, bulutangkis dan tennis, pernah juga sebagai Ketua PBVSI, PELTI, Bapor Korpri Kabupaten Ngawi tahun 1980-1986, Wakil Ketua Korpri Kab. Ngawi, Ketua AMPI tahun 1980-1983 dan KNPI tahun 1983-1986.

________________________________________
* Penulis adalah mantan Dirjen Pemasyarakatan, Sekarang Widyaiswara Utama Lemhannas RI, dan Wasekjen DPN KORPRI.

Perihal lapasmuaraenim
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim terletak di Jln. Proklamasi No.185 Muara Enim Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: